Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Pengendalian Inflasi merupakan salah satu instrumen kegiatan strategis Badan Pangan Nasional /National Food Agency yang dilaksanakan melalui kegiatan; a. Gerakan Pangan Murah (GPM), b. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), c. Panel Harga Pangan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yaitu Dinas yang menangani urusan pangan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan stakeholders terkait baik Kementerian/Lembaga, BUMN Pangan, Asosiasi, BUMD Pangan, Distributor, Poktan/Gapoktan serta pelaku usaha pangan lainnya.
Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan pelaksanaan kegiatan SPHP dan pengendalian inflasi, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan SPHP Awards yang dilaksanakan pada Kamis – Sabtu, 14 – 16 September 2023 di Hotel Intercontinental Jimbaran Bali.
Dengan adanya SPHP Award ini, Kepala Bapanas itu berharap dapat menjadi motivasi bagi para penerima penghargaan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian. Bagi pemangku kepentingan yang masih belum menerima, meningkatkan kinerja dalam stabilisasi pangan dan harga pokok ke depan. Pimpinan di lembaga yang berdiri selama 2 tahun ini menyampaikan apresiasinya terhadap jajaran kepala daerah dan OPD yang menangani masalah pangan karena selama ini telah menggelar gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan, dan fasilitasi distribusi pangan.
Selain memberikan penghargaan untuk memotivasi menangani masalah pangan, Bapanas juga menyerahkan bantuan sara prasarana penguat stok pangan, serta dana dekonsentrasi. Seluruhnya berasal dari 30 persen anggaran lembaga ketahanan pangan ini sebesar Rp142 miliar. Salah satu yang mendapat bantuan adalah tuan rumah kegiatan, yaitu Bali yang menerima reefer container atau lemari pendingin, bersama tujuh daerah lainnya.
Asisten II Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah yang mewakili PJ. Gubernur Bali menanggapi pemberian ini mengatakan "sarana dan prasarana penanganan pangan pasti memberikan dampak. Akan tetapi, tentunya yang lain perlu diperhatikan juga utamanya kerja sama seperti terkait beras itu Bulog dengan Perumda Pangan." Perwakilan Pemprov Bali itu belum menyampaikan peruntukan sarana penjaga ketahanan stok tersebut. Namun, dia meyakini kegiatan Bapanas ini sangat memberi dampak pada pelaksanaan tugas di daerah. "Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi maupun penjagaan stok, khususnya pangan strategis yang memengaruhi tingkat inflasi, baik nasional maupun daerah, serta memastikan stabilitas pangan tetap terjaga," jelasnya.
Terkait acara dimaksud, DPP Asparindo mendapat undangan untuk menghadiri seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional tersebut. Berhubung Ketua Umum (Bpk. Y. Joko Setiyanto) pada saat yang bersamaan mempunyai acara penting lainnya, maka sebagai representasi DPP Asparindo di acara dimaksud, Ketua Umum menugaskan Bpk. Putu Satwika Yadnya (Ketua DPD Asparindo Bali Dwipa) untuk dapat mewakili kehadiran beliau.
Acara puncak SPHP Awards diadakan pada Jumat, 15 September malam. Namun pada pagi harinya dimulai pada pukul 09.00 – 11.30 wita diadakan acara Forum Rembug Pangan (FRP) Nasional di Desa Wisata Kertalangu Denpasar yang diikuti oleh segenap undangan dari seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 500 orang. Dalam FRP tersebut terjadi dialog-dialog hangat antara para nara sumber antara lain; Ketua Perpadi Indonesia, Kepala Dinas Pangan (mewakili Gubernur) Provinsi Bali, Asdep Gubernur BI, Kepala Badan Pangan Nasional dengan peserta forum yang mewakili aspirasi kelompokkelompok komoditi pelaku pangan menuju kesamaan tindakan mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dari Forum Rembug Pangan Nasional tersebut, dihasilkan butir-butir catatan penting antara lain;

Dari Forum Rembug Pangan Nasional tersebut, dihasilkan butir-butir catatan penting antara lain;
- Dalam rangka kedaulatan pangan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, seluruh stakeholder menjalankan tugas dan fungsi masing-masing baik di tingkat nasional maupun masing-masing daerah.
- Perwujudan kedaulatan pangan dilakukan dengan mendorong ketersediaan pangan yang ditopang oleh produksi dalam negeri. Pengelolaan issue seperti El Nino dan keterbatasan stock beras di Perum Bulog perlu dilakukan secara cermat sehingga tidak mendorong spekulasi yang dapat mengganggu kelancaran pasokan, stock dan harga pangan.
- Kebijakan bantuan pakan dirasakan membantu harga ayam ras peternak, Bank Indonesia dan Bank Himbara (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN) diharapkan dapat mendukung program tersebut melalui fasilitasi dana talangan. Selain itu perlu segera membentuk Bank Petani untuk meningkatkan akses permodalan bagi petani atau peternak.
- Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bawang merah perlu didorong revitalisasi sistem resi gudang dan penyerapan bawang merah pada saat terjadi over supply oleh Pemerintah melalui penugasan kepada BUMN pangan.
- Stabilisasi pasokan dan harga cabai harus dilakukan dengan transformasi teknologi pertanian. Pengembangan produksi cabai melalui “green house” sederhana secara massive. Inovasi dan desiminasi teknologi pasca panen dan pengolahan produk turunan cabai seperti; cabai kering, cabai bubuk dan lainnya serta digitalisasi untuk memperluas pemasarannya.
- Kondisi harga beras yang tinggi saat ini karena akumulasi harga gabah yang baru disesuaikan sejak tahun 2017, sehingga menurunkan gairah petani untuk menanam padi. HKTI mengusulkan sebagai berikut;
- Pemerintah menjamin petani mendapatkan keuntungan dengan menjamin penyediaan pupuk, penurunan sewa lahan, pestisida, kredit tanpa agunan.
- Kembalikan fungsi Penyuluh Pertanian, karena sejak otonomi daerah fungsi penyuluh telah menurun.
- Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali.
- Pengembangan kawasan pertanian terpadu dengan memberikan kredit kepemilikan lahan.
7. Harga kedelai relative terkendali pada tahun 2023 patut diapresiasi mengingat tahun 2022 harga kedelai sangat tinggi menyentuh harga hingga Rp. 15.000/kg. Gakoptindo mengharapkan dukungan akses permodalan bagi UMKM pengrajin tahu dan tempe.
8. Perbadan 13 tahun 2023 tentang cadangan jagung pemerintah harus diimplementasikan segera agar peternak dapat memperoleh jagung dengan harga yang wajar sesuai dengan harga acuan pembelian tingkat peternak dapat memperoleh Rp. 5.000/kg. Pemerintah harus memiliki kemampuanyang kuat untuk melakukan intervensi melalui cadangan pangan pemerintaah (CPP) agar petani mampu tetap menjalankan usahanya di tengah dominasi pelaku pangan yang besar. Peternak telur ayam ras juga mengharapkan agar BI membantu pembentukan Bank Petani untuk solusi permodalan.
Demikian butir-butir penting yang dihasilkan pada Rembug Pangan Nasional guna terwujudnya kedaulatan pangan nasional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acara puncak yakni SPHP Awards diadakan hari Jumat (15/9/2023) malam, dimulai pukul 19.30 Wita hingga usai. Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menjadikan Stabilisasi Pangan dan Harga Pokok (SPHP) Award sebagai wadah untuk mengumpulkan pemangku kepentingan di bidang pangan sekaligus dapat memperkuat sinergitas mereka dalam menjaga pangan. Dalam sambutannya Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi diantaranya mengatakan bahwa “SPHP Award ini merupakan momentum yang sangat membanggakan karena seluruh stakeholder yang menjaga pangan dari hulu hingga hilir, pemerintah pusat hingga daerah, BUMN, BUMD, dan asosiasi semua hadir untuk memperkuat sinergi bersama menjaga pangan."
Pada acara itu Arif menyerahkan 12 kategori penerima penghargaan, yaitu enumerator produsen terbaik; enumerator konsumen terbaik; PJ panel provinsi terbaik; GPM provinsi terbaik; GPM kabupaten/kota terbaik; dan FDP provinsi terbaik. Selain itu, juga penghargaan bagi pelaku komoditas terbaik untuk beras, cabai, bawang merah, jagung, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng; dukungan BUMD pada kegiatan SPHP terbaik; koperasi/poktan/gapoktan terbaik; institusi pengawasan kegiatan SPHP terbaik; provinsi pelaksana SPHP terbaik; dan kabupaten/kota inflasi terendah di seluruh wilayah Indonesia.
Acara puncak yakni SPHP Awards diadakan hari Jumat (15/9/2023) malam, dimulai pukul 19.30 Wita hingga usai. Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menjadikan Stabilisasi Pangan dan Harga Pokok (SPHP) Award sebagai wadah untuk mengumpulkan pemangku kepentingan di bidang pangan sekaligus dapat memperkuat sinergitas mereka dalam menjaga pangan. Dalam sambutannya Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi diantaranya mengatakan bahwa “SPHP Award ini merupakan momentum yang sangat membanggakan karena seluruh stakeholder yang menjaga pangan dari hulu hingga hilir, pemerintah pusat hingga daerah, BUMN, BUMD, dan asosiasi semua hadir untuk memperkuat sinergi bersama menjaga pangan."
Dengan adanya SPHP Award ini, Kepala Bapanas itu berharap dapat menjadi motivasi bagi para penerima penghargaan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian. Bagi pemangku kepentingan yang masih belum menerima, meningkatkan kinerja dalam stabilisasi pangan dan harga pokok ke depan. Pimpinan di lembaga yang berdiri selama 2 tahun ini menyampaikan apresiasinya terhadap jajaran kepala daerah dan OPD yang menangani masalah pangan karena selama ini telah menggelar gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan, dan fasilitasi distribusi pangan.
Selain memberikan penghargaan untuk memotivasi menangani masalah pangan, Bapanas juga menyerahkan bantuan sara prasarana penguat stok pangan, serta dana dekonsentrasi. Seluruhnya berasal dari 30 persen anggaran lembaga ketahanan pangan ini sebesar Rp142 miliar. Salah satu yang mendapat bantuan adalah tuan rumah kegiatan, yaitu Bali yang menerima reefer container atau lemari pendingin, bersama tujuh daerah lainnya.
Asisten II Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah yang mewakili PJ. Gubernur Bali menanggapi pemberian ini mengatakan "sarana dan prasarana penanganan pangan pasti memberikan dampak. Akan tetapi, tentunya yang lain perlu diperhatikan juga utamanya kerja sama seperti terkait beras itu Bulog dengan Perumda Pangan." Perwakilan Pemprov Bali itu belum menyampaikan peruntukan sarana penjaga ketahanan stok tersebut. Namun, dia meyakini kegiatan Bapanas ini sangat memberi dampak pada pelaksanaan tugas di daerah. "Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi maupun penjagaan stok, khususnya pangan strategis yang memengaruhi tingkat inflasi, baik nasional maupun daerah, serta memastikan stabilitas pangan tetap terjaga," jelasnya.